.jpeg){kind=small}
 |
| Ketgam : KMP Pulau Rubiah saat bersandar di pelabuhan Tondasi Muna Barat. Foto : Hasan Jufri / Laworo Media. Id |
Muna Barat (Laworo Media.Id) - Gelombang protes dari masyarakat Muna Barat terus membesar setelah PT ASDP Indonesia Ferry secara tiba-tiba menghentikan layanan KMP Pulau Rubiah pada rute Tondasi–Torobulu sejak 19 Januari 2026.
Keputusan ini memutus sementara akses laut Muna Barat dan secara otomatis mengalihkan seluruh arus penumpang ke Pelabuhan Tampo, Kabupaten Muna.
Sebelum kebijakan ini diberlakukan, KMP Pulau Rubiah beroperasi dengan pola putaran harian: Tampo–Torobulu, Torobulu–Tondasi, kembali Tondasi–Torobulu, dan berakhir di Torobulu–Tampo. Pola ini memastikan dua wilayah, yakni Muna dan Muna Barat mendapat layanan yang adil.
Namun, pengumuman ASDP sejak 17 Januari 2026 menghapus sementara akses ke Tondasi dan hanya melayani Tampo–Torobulu secara penuh. Keputusan sepihak ini memunculkan dugaan bahwa ASDP lebih mengutamakan jalur yang dianggap “menguntungkan” karena jumlah penumpang dan volume kendaraan di Pelabuhan Tampo dinilai lebih ramai dibanding Tondasi.
Dalam keterangan tertulis, ASDP berdalih bahwa dua kapal lain, yakni KMP Nuku dan KMP Teluk Cenderawasih, sedang menjalani docking tahunan. Tetapi alasan itu langsung dianggap tidak logis oleh warga karena docking merupakan agenda rutin yang seharusnya telah direncanakan dengan matang.
Salah satu pemuda Muna Barat, Muh. Ajugusman Tarmon, menilai keputusan ASDP tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menunjukkan ketidakadilan layanan.
“Ini keputusan yang sangat merugikan. ASDP seolah hanya mengutamakan Muna dan mengabaikan Muna Barat. Kami khawatir keputusan ini bukan sekadar soal docking, tetapi soal perhitungan keuntungan. Tampo lebih ramai, lebih banyak kendaraan, sehingga Tondasi diduga sengaja ‘disingkirkan’,” tegas Ajugusman.
Menurutnya, sejak rute Tondasi–Torobulu dihentikan, warga Muna Barat dipaksa menempuh perjalanan darat yang jauh dan mahal ke Pelabuhan Tampo hanya untuk bisa menyeberang. Kondisi ini menekan pedagang, mahasiswa, dan warga yang membutuhkan mobilitas cepat.
Ajugusman menegaskan bahwa jika ASDP hanya mengejar kepadatan arus penumpang, maka Tondasi akan selalu kalah. Oleh sebab itu, ia mendesak ASDP untuk menjalankan prinsip pelayanan publik, bukan semata perhitungan ekonomis.
“Docking tahunan itu normal. Tapi kenapa Tondasi yang jadi korban? Kalau ASDP bekerja hanya berdasar hitung-hitungan keuntungan, maka jelas Muna Barat akan selalu diperlakukan sebagai daerah kelas dua. Ini tidak adil,” kritiknya.
Ia mendorong Pemkab Muna Barat untuk tidak diam dan segera menuntut ASDP mengembalikan pola layanan semula.
“Kami meminta ASDP mengaktifkan kembali rute Tondasi–Torobulu secepatnya. Kalau tidak, ini semakin menguatkan dugaan bahwa Muna Barat memang sengaja dianaktirikan demi kepentingan ekonomi,” pungkas Ajugusman.
Hingga berita ini diterbitkan, media masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak ASDP terkait keputusan penghentian operasional rute Tondasi–Torobulu.
Penulis : Hasan Jufri
0Komentar